A K T U A L I T A

Ketua PGRI Karawang, Nandang Mulyana 

KARAWANG-Surat Edaran (SE) Kadisdik Jawa Barat yang membedakan pakaian dinas harian (PDH) guru dan tenaga kependidikan (GTK) berstatus PNS dengan yang non PNS kembali tuai pelbagai kritikan.

Kini, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Karawang ikut menyuarakan penolakan SE tersebut yang dinilainya diskriminatif.

“Tidak perlu ada diskriminasi atau pembedaan atribut (seragam-red) antara guru PNS dengan guru honorer, ya toh guru sama tugasnya mengajar di depan murid,” kata Ketua PGRI Kabupaten Karawang, Nandang Mulyana, kepada Prasastijabar.com, Selasa (24/9/2019).

Menurut Nandang, kurang bijak bila dasar keluarnya SE tersebut karena dipicu adanya guru honorer yang berbua asusila. Pasalnya, kasus itu harus dilihat kasuistik sehingga tidak bisa digeneralisir.

“Di Karawang saya akan tetap instruksikan ke anggota PGRI lainnya untuk tidak membeda-bedakan pakaian seragam guru PNS dan honorer,” tandasnya.

Dalam waktu dekat, pihaknya akan mengirim surat ke Gubernur Jawa Barat perihal penolakan SE tersebut.

“Saya selaku Ketua PGRI Karawang akan kirim surat ke Gubernur Jabar penolakan SE karena akan timbulkan diskriminatif,” pungkasnya. (red).

 

Ketua PGRI Karawang, Nandang Mulyana 

KARAWANG-Surat Edaran (SE) Kadisdik Jawa Barat yang membedakan pakaian dinas harian (PDH) guru dan tenaga kependidikan (GTK) berstatus PNS dengan yang non PNS kembali tuai pelbagai kritikan.

Kini, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Karawang ikut menyuarakan penolakan SE tersebut yang dinilainya diskriminatif.

“Tidak perlu ada diskriminasi atau pembedaan atribut (seragam-red) antara guru PNS dengan guru honorer, ya toh guru sama tugasnya mengajar di depan murid,” kata Ketua PGRI Kabupaten Karawang, Nandang Mulyana, kepada Prasastijabar.com, Selasa (24/9/2019).

Menurut Nandang, kurang bijak bila dasar keluarnya SE tersebut karena dipicu adanya guru honorer yang berbua asusila. Pasalnya, kasus itu harus dilihat kasuistik sehingga tidak bisa digeneralisir.

“Di Karawang saya akan tetap instruksikan ke anggota PGRI lainnya untuk tidak membeda-bedakan pakaian seragam guru PNS dan honorer,” tandasnya.

Dalam waktu dekat, pihaknya akan mengirim surat ke Gubernur Jawa Barat perihal penolakan SE tersebut.

“Saya selaku Ketua PGRI Karawang akan kirim surat ke Gubernur Jabar penolakan SE karena akan timbulkan diskriminatif,” pungkasnya. (red).

Ketua PGRI Karawang, Nandang Mulyana 

KARAWANG-Surat Edaran (SE) Kadisdik Jawa Barat yang membedakan pakaian dinas harian (PDH) guru dan tenaga kependidikan (GTK) berstatus PNS dengan yang non PNS kembali tuai pelbagai kritikan.

Kini, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Karawang ikut menyuarakan penolakan SE tersebut yang dinilainya diskriminatif.

“Tidak perlu ada diskriminasi atau pembedaan atribut (seragam-red) antara guru PNS dengan guru honorer, ya toh guru sama tugasnya mengajar di depan murid,” kata Ketua PGRI Kabupaten Karawang, Nandang Mulyana, kepada Prasastijabar.com, Selasa (24/9/2019).

Menurut Nandang, kurang bijak bila dasar keluarnya SE tersebut karena dipicu adanya guru honorer yang berbua asusila. Pasalnya, kasus itu harus dilihat kasuistik sehingga tidak bisa digeneralisir.

“Di Karawang saya akan tetap instruksikan ke anggota PGRI lainnya untuk tidak membeda-bedakan pakaian seragam guru PNS dan honorer,” tandasnya.

Dalam waktu dekat, pihaknya akan mengirim surat ke Gubernur Jawa Barat perihal penolakan SE tersebut.

“Saya selaku Ketua PGRI Karawang akan kirim surat ke Gubernur Jabar penolakan SE karena akan timbulkan diskriminatif,” pungkasnya. (red).